INVESTOR SAMBUT RENCANA OBLIGASI DAERAH

Rencana pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendorong penerbitan obligasi daerah direspons positif kalangan investor. Surat utang yang diterbitkan pemerintah daerah untuk pembiayaan infrastruktur dinilai akan menjadi alternatif penempatan dana investasi jangka panjang. Head of Fixed Income Research PT Mandiri Sekuritas, Handy Yunianto, mengatakan selama ini investor jangka menengahpanjang menempatkan duitnya ke dana pensiun atau asuransi. Tambahan instrumen seperti obligasi daerah akan membuat pasar investasi semakin bergairah. “Tentu investor tetap akan mengukur return yang ditawarkan dan tingkat risiko dari obligasi daerah tersebut,” kata Handy, kemarin. OJK berharap obligasi daerah dapat terbit mulai tahun depan. Duit hasil penjualan surat utang berjangka waktu tiga tahun ini hanya boleh dipergunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan sarana publik yang menghasilkan penerimaan daerah. Sejumlah pemerintah daerah, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, berancangancang merealisasi sumber pembiayaan baru ini. (Koran Tempo edisi 17 Juli 2018, “Pemerintah Daerah Didorong Terbitkan Obligasi Mulai 2019”) Ketua Komunitas Investor Saham Pemula, Frisca Devi Choirina, mengatakan minat investor untuk menanamkan modalnya ke obligasi terus meningkat. Terutama, kata dia, obligasi pemerintah yang dinilai lebih memberikan jaminan keamanan ketimbang surat utang swasta. Namun, jika diamati, menurut Friska, peminat obligasi masih didominasi oleh kalangan menengah ke atas lantaran harganya yang tak semurah saham di tingkat retail.

 Dia menilai rencana penerbitan instrumen investasi baru ini memerlukan proses edukasi terhadap investor pemula. Selain itu, tingkat imbal hasil (yield) akan sangat menentukan keberhasilan menarik dana. “Kalau memang kupon dan harga belinya worth it, pasti investor tertarik membeli. Tapi, kalau dibanding deposito, misalnya beda tipis, ya buat apa,” kata dia. Saat ini yield obligasi, baik pemerintah maupun korporasi, berada di kisaran 6-15 persen. Ekonom PT Bank Central AsiaTbk, David Sumual, menuturkan obligasi daerah bakal berdampak positif mendorong pertumbuhan ekonomi. Obligasi ini diperlukan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta bujet daerah tak bisa membiayai seluruh kebutuhan dana pembangunan infrastruktur. Dengan begitu, kata dia, pemerintah daerah juga harus mempunyai ide kreatif untuk mendorong perekonomian yang bakal menarik minat investor terhadap penawaran obligasi. Jika dana telah terserap, David mengingatkan, pemerintah daerah tetap harus berhati-hati dalam mengelolanya.“Karena bisa saja menyebabkan utang Ghoida Rahmah ghoida.rahmah@tempo.co.id Bisnis SWASTA BAKAL KUASAI JEMBATAN TIMBANG » Halaman 21 RABU, 18 JULI 2018 18 Jalan akses wisata ke Nagari Mandeh, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 3 Juli lalu. daerah jadi berlebihan, kinerjanya kurang sehat nanti dalam pengelolaan APBD,” kata dia. Itu sebabnya, dia mengatakan, kelak diperlukan pemeringkatan atauratingterhadap daerah penerbit obligasi sebagai panduan bagi investor dan penentuan besaran imbal hasil. “Rating bukan hanya faktor ekonomi, tapi juga lihat bagaimana birokrasinya, infrastrukturnya, nanti yang bagus bisa memberikan yield lebih rendah,” kata David. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan, Fakhri Hilmi, mengatakan potensi dana yang dapat dihimpun dari penerbitan obligasi daerah cukup besar. Kendati belum dapat memastikan angkanya, OJK pernah memperkirakan angkanya bisa mencapai Rp 20 triliun. “Pastinya berapa, pemerintah daerah yang akan menghitungnya,” ujarnya. OJK, kata dia, akan mendukung dengan memberikan pelatihan hingga pendampingan.